Biaya lokal di luar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dikeluhkan para calon jamaah haji di Kalimantan Barat (Kalbar). Biaya lokal sudah mulai dikutip saat masih berada di Asrama Haji Transit Pontianak sampai ke Asrama Haji Embarkasi Batam. Biaya lokal ini tak terhindarkan, karena menyangkut biaya angkut udara, biaya angkutan darat, angkutan barang, poter, dan biaya konsumsi jamaah selama di Pontianak hingga Batam.

Anggota Tim Komisi VIII DPR RI, Abdul Aziz Suseno, mengatakan, biaya lokal memang kerap tak terhindarkan. “Saya rasa kalau biaya lokal ini, kan, kebijakan pemerindah provinsi,” kilahnya saat ditemui di Pontianak, Kalbar, Kamis (18/4). Pemprov Kalbar dan DPRD-nya, lanjut anggota F-PKS ini, harus bisa segera menyelesaikan keluhan para calon jamaah hajinya.

“Masing-masing provinsi punya kebijakan sendiri soal ini. Yang jelas dari Kementerian Agama khususnya Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) dipastikan BPIH tahun ini turun menjadi Rp 33.985.000.” Selama ini DPR dan pemerintah pusat hanya bisa menekan BPIH. Biaya lokal diserahkan ke daerah.

Pada bagian lain, Aziz juga menyinggung soal rekomendasi Panja BPIH yang sudah berakhir 25 Maret lalu 2013 lalu. Lewat perjuangan Panja inilah ONH bisa diturunkan dengan pelayanan yang justru semakin meningkat dan memuaskan. Bus yang disediakan selama di Tanah Suci harus lebih bagus. Begitu pula penginapan dan catering.

“Catering makanannya harus lebih memenuhi standar gizi dan lebih bagus. Catering kita naikkan dari 8 real jadi 10 setengah real,” ungkap Aziz. Dan jamaah haji Indonesia harus benar-benar terlayani dengan baik. Barang-barang bawaan jamaah tidak perlu dibawa sendiri dan harus sudah masuk ke kamar hotel bersamaan dengan masuknya jamaah ke kamar hotel. Ini merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan haji. (mh)